Penyisiran anggaran Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dengan menyewa jasa auditor independen, memperoleh dukungan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Makanya itu saya bilang, kita perlu kerjasama erat

Diakui Basuki, dirinya sudah bertemu dengan Ketua DPRD DKI dan membahas soal penyisiran anggaran.

‎" Makanya itu saya bilang, kita perlu kerjasama erat dengan Pak Ketua DPRD DKI. Saya sudah ketemu Pak Ketua DPRD DKI dan dia temukan cara menyisir anggaran, andalkan auditor dari luar," kata Basuki di Balai Kota, Sabtu (28/11).

Basuki mengatakan, upaya yang dilakukan Prasetyo Edi Marsudi ini sangat bagus untuk menyadarkan seluruh pihak jika saat ini  memang masih ada dari eksekutif yang berniat bermain anggaran.

"Ini bagus supaya kita sadar memang eksekutif banyak oknumnya. Oknum eksekutif ini sudah biasa‎ puluhan tahun jadi PNS dan susun anggaran yang tidak beres seperti itu," ujar Basuki.

Basuki menambahkan, dirinya  kerap mengandalkan para anak magang yang bekerja di tempatnya untuk membantu sebagai auditor, karena dinilai cukup mahir dalam mengaudit anggaran.

"Kalau saya andalkan anak magang. Anak magang ini juga sebenarnya orang-orang pintar. Semua lulusan S2, jadi memang sudah pintar audit," ucap Basuki.

Perlu diketahui, Prasetyo Edi Marsudi diam-diam mengikuti langkah Basuki menyisir‎ anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang diusulkan dalam KUA-PPAS.

Penyisiran anggaran itu dilakukan dengan menyewa jasa auditor independen. Hasilnya ada banyak usulan kegiatan SKPD dan UKPD tanpa nomenklatur atau judul kegiatan dengan nilai mencapai Rp1,88 triliun. Salah satunya di Dinas Pendidikan DKI.